Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna saat berdialog dengan warga Papua Barat, foto : ran/hr

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna prihatin atas terjadinya kesenjangan insentif untuk para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Sorong, Papua Barat. Muna mengaku mendapat keluhan, pendamping PKH hanya mendapatkan gaji dari Pemerintah Pusat saja.

“Biasanya pendamping PKH itu juga akan mendapatkan tambahan gaji dari APBD yang ada. Tapi disini tidak ada,” ungkap Muna usai pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Pemkot Sorong, Pimpinan SKPD terkait, Kanwil Kemenag, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepala BPBD, dan Pimpinan BAZNAS, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Kota Sorong, Papua Barat, baru-baru ini.

Muna menjelaskan, memang setiap daerah mempunyai problematika, baik itu keadaan alam ataupun kemampuan pemerintah. Tetapi menurutnya, seharusnya hal itu dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat maupun Komisi VIII DPR dengan mitra kerjanya.  Diketahui, insentif Pendamping PKH dari Pusat sebesar Rp 2,3 juta untuk cakupan daerah Papua Barat, dirasa kurang.

“Tadi banyak juga curhat kepada kami bahwa Rp 2,3 juta itu sangat kecil. Naik speedboat ke sana kemari tidak cukup, uang bisa habis untuk transportasi saja. Mereka menginginkan ada dana tambahan dari pemerintah daerah,” ungkap Muna sembari berharap ke depannya para pendamping PKH difasilitasi, dengan mendapatkan bantuan dari APBD.

Di sisi lain, politisi F-NasDem itu mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Walikota Sorong pada pertemuan tersebut. “Saya menyesalkan kenapa Walikota tidak hadir, karena dia adalah penguasa anggaran dan kebijakan. Padahal jikalau hadir, dapat dikomunikasikan besaran anggaran dan keadaan di sini,” ujar politisi dapil Jateng VI ini. (ran/sf)